DIDUGA PRAKTEK PEMERASAN BERKEDOK MEDIA DI PUSARAN PETI DESA KARYA MANDIRI, PARIGI MOUTONG: KADES NR, GST DAN RIF DIDUGA TERLIBAT, PROFESI JURNALIS DICORENG! - Suara Pembaharuan Riau

Jumat, 13 November 2026

DIDUGA PRAKTEK PEMERASAN BERKEDOK MEDIA DI PUSARAN PETI DESA KARYA MANDIRI, PARIGI MOUTONG: KADES NR, GST DAN RIF DIDUGA TERLIBAT, PROFESI JURNALIS DICORENG!


Mountong - Sulteng, || Suara Pembaharuan Riau 
Profesi jurnalis kembali tercoreng. Bukan oleh wartawan yang bekerja sesuai kode etik, tapi oleh dugaan praktek pemerasan berkedok media yang terjadi di pusaran Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Berdasarkan investigasi tim Liputan86.Com dan laporan yang diterima kuat dugaan nama Kades NR, GST dan RIF terlibat dalam skema dugaan pungutan liar (pungli) yang dijalankan seolah-olah atas nama wartawan. (14/11/2026)

Modus ini diduga telah berlangsung kurang lebih 3 TAHUN.

MODUS: BAWA NAMA WARTAWAN UNTUK MENAKUT-NAKUTI PENGUSAHA.

Modusnya diduga sederhana tapi licik: Melakukan pembohongan publik.

Mereka diduga membawa nama wartawan, seolah-olah wartawan akan melakukan peliputan terkait adanya PETI di Desa Karya Mandiri. Dengan ancaman pemberitaan itu, para pemodal atau cukong PETI kemudian diduga dipaksa membayar "uang keamanan".

Padahal, pada dasarnya sebagai jurnalis, wajib melakukan peliputan dengan apa yang dilihat dan kemudian melakukan konfirmasi. Bukan dengan cara menakut-nakuti, meminta uang, apalagi menjual nama media untuk memeras.

Praktek ini yang merusak profesi jurnalis, sehingga profesi jurnalis tercoreng di mata pengusaha.

TARIK UPETI 2% HINGGA Rp 50 JUTA PER EXCAVATOR.

Berdasarkan investigasi tim Liputan86.Com, kedua oknum berinisial GST dan RIF diduga menggunakan dan mencatut nama media tanpa menyebutkan identitas medianya secara jelas untuk melakukan dugaan pemerasan dan pungli kepada sejumlah pemodal atau cukong PETI.

Mereka diduga memanfaatkan statusnya sebagai kaki tangan Kades Karya Mandiri.

Pungutan yang diduga ditarik antara lain:

1. UANG BENDERA.
Tanda jadi masuk lokasi tambang yang dihitung per alat berat excavator sebesar *Rp 40 Juta hingga Rp 50 Juta.

2. UANG KOORDINASI DAN KOMPENSASI.
Pungutan bulanan dari para cukong PETI.

3. PUNGUTAN HASIL.
Kesepakatan pungutan sebesar 2% dari pendapatan hasil tambang emas ilegal, bahkan ada informasi pungutan hingga 14% dari hasil.

Pungutan tersebut diduga BUKAN untuk kepentingan umum, melainkan sebagai alat pemerasan demi keuntungan finansial pribadi.

SIKAP APJI INI BUKAN WARTAWAN, INI PEMERAS.

Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia menegaskan,
Jika benar mereka mencatut nama media untuk memeras, itu bukan wartawan. Itu pemeras berkedok wartawan. Wartawan sejati tidak pernah meminta uang bendera, uang koordinasi, apalagi upeti 2% sampai 14%..
Kami minta Kapolres Parigi Moutong, Polda Sulawesi Tengah, dan Kejaksaan untuk segera turun ke Desa Karya Mandiri. Periksa Kades NR, GST dan RIF. Buka semua aliran uangnya. Jangan sampai masyarakat dan pengusaha terus jadi korban. Kami juga minta Dewan Pers dan organisasi pers untuk tidak diam. Praktek seperti ini yang membuat wartawan asli dicurigai dan dihina di lapangan.

4 TUNTUTAN TEGAS.

1. Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong segera lakukan penyelidikan terhadap dugaan pemerasan berkedok media di PETI Desa Karya Mandiri.

2. Periksa dan panggil Kades NR, GST dan RIF untuk dimintai keterangan terkait aliran uang bendera Rp 40-50 Juta per excavator dan pungutan 2% - 14% tersebut.

3. Hentikan PETI ilegal di Desa Karya Mandiri yang diduga menjadi lahan subur pungli dan perusakan lingkungan.

4. Lindungi wartawan yang bekerja sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Bedakan mana wartawan asli yang konfirmasi, mana oknum yang memeras.

Ketua Umum APJI menyatakan, rilis ini dibuat berdasarkan hasil investigasi awal tim Liputan86.Com dan laporan masyarakat. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kebenaran materiilnya kami serahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

Namun jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan hanya pelanggaran etik, tapi dugaan tindak pidana pemerasan dan pungli yang harus diproses hukum tanpa pandang bulu.

Bersambung..

Tim APJI
Comments


EmoticonEmoticon